Ada Kebijakan OJK, Anggota Pansus Covid Kabupaten Pasuruan Usulkan Pemanggilan Lembaga Perbangkan

Ada Kebijakan OJK, Anggota Pansus Covid Kabupaten Pasuruan Usulkan Pemanggilan Lembaga Perbangkan Dr. Kasiman, Anggota Pansus DPRD kabupaten Pasuruan Fraksi Gerindra (kiri) Foto Iwan dayat.

Kabarwarta.id - Terkait kebijakan Ojk (otoritas jasa keuangan), Anggota pansus DPRD kabupaten Pasuruan dari fraksi Gerindra mengusulkan kepada pansus dan Gugus Tugas pencegahan Covid -19 kabupaten Pasuruan untuk memanggil pihak Leasing, Perbangkan maupun BPR dan koperasi.

"Menindaklanjuti keputusan Bapak Presiden, dan ditindaklanjuti oleh OJK, yakni, terkait penundaan cicilan perbangkan, Kami mengusulkan kepada ketua pansus Covid - 19 dan Gugus tugas pencegahan Covid -19 untuk melakukan pemanggilan kepada pihak lembaga pembiayaan atau perbangkan di kabupaten Pasuruan agar masyarakat yang menjadi debitur perbangkan tenang," Kata Kasiman, anggota Pansus Covid - 19 DPRD kabupaten Pasuruan, Minggu (12/4/20).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan oleh Pansus dan Gugus Tugas agar pihak perbangkan menindaklanjuti dengan memberikan kebijakan penundaan angsuran sebagaimana yang telah dikeluarakan oleh OJK.

"Kebijakan ini sangat penting, Artinya, untuk meringankan beban masyarakat kabupaten Pasuruan. Dan yang lebih penting lagi, pihak perbangkan nantinya tidak ada yang melakukan penarikan angsuran semenjak kebijakan dari OJK," Tandas Kasiman.

Sejauh ini, Kebijakan OJK belum ada keputusan dari perbangkan maupun leasing di Pasuruan terkait penundaan angsuran selama tiga bulan kedepan.(dyt)