Desentralisasi Sebagai Dasar Pelaksanaan Praktik Kerja Sama Paradiplomasi Di Indonesia

Desentralisasi Sebagai Dasar Pelaksanaan Praktik Kerja Sama Paradiplomasi Di Indonesia Foto penulis

Malang, kabarwarta.id - Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan dampak dan wewenang yang luas bagi pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri.

Pemberian hak otonomi daerah ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan diplomasi nya sendiri atau biasa disebut Paradiplomasi. Kegiatan Paradiplomasi sendiri dapat dipahami sebagai upaya diplomasi aktor sub – state seperti Pemerintah tingkat Provinsi, Kota, atau Kabupaten untuk menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah daerah lain yang berada di luar negeri atau aktor non – state internasional lainnya.

Paradiplomasi mengakibatkan kepentingan dari pemerintahan daerah akan lebih mudah dan cepat terealisasikan dibandingkan harus menunggu peran dari pemerintah pusat yang seringkali bertindak atas dasar kepentingan nasional dan kurang memprioritaskan kepentingan daerah. Selain itu Paradiplomasi juga lebih efektif dalam menjawab kebutuhan – kebutuhan daerah dikarenakan pihak yang paling memahami kondisi dan urgensi permasalahan suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Maka dari itu, untuk dapat mengoptimalkan praktik paradiplomasi yang cocok dengan karakter Indonesia, ialah dengan menerapkan desentralisasi atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. D

diberlakukanya desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan relasi kekeluargaan (mutual understanding) yang berdampak pada peningkatan volume kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, politik maupun pendidikan yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah masing – masing pihak yang bekerjasama.

Pemerintah sejatinya telah memberikan wewenang serta peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk secara lebih luas dapat menjalin kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri.

Sejatinya walaupun pemerintah pusat sudah memberikan landasan dalam menajalankan praktik kerja sama luar negeri, keberhasilan itu dapat dicapai dengan keseriusan pemerintah daerah itu sendiri.

Sehingga tidak dapat dipungkiri Indonesia dengan segala pontensi daerah dan julukan yang dimiliki merupakan buah dari keseriusan pemerintah menggarap kesempatan dan peluang kerja sama dengan pihak luar negeri.

Biodata Penulis

Nama Aucky Adi Kurniawan

Mahasiswa Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur.