Disisi Lain Pandangan Aktivis Tentang Penundaan Revisi Perda RTRW Kabupaten Pasuruan

Disisi Lain Pandangan Aktivis Tentang Penundaan Revisi Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Ayi Suhaya, Aktivis GMFKPPPI Pasuruan. Foto ist

Pasuruan, kabarwarta.id - Disisi lain pandangan aktivis tentang Penundaan Revisi Perda RTRW Kabupaten Pasuruan yang menurutnya bisa menjadi ancaman Pemodal dan Masyarakat.

"Penundaan pengesahan revisi Perda nomor 12 tahun 2010 tentang RTRW merupakan sebuah ancaman. Bukan hanya bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Tetapi juga masyarakat di Kabupaten Pasuruan," tegas Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Kabupaten Pasuruan, Ayik Suhaya.

Penundaan pengesahan revisi Perda RTRW bisa berdampak pada investor yang menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan dan dampaknya jelas masyarakat Kabupaten Pasuruan juga akan menjadi korban karena lapangan pekerjaan sulit dibuka. Karena tidak ada perusahaan-perusahaan baru ataupun pengembangan perusahaan di Kabupaten Pasuruan.

“Bila itu terjadi, pengangguran akan meningkat. Imbasnya, kemiskinan akan melesat. Serta perekonomian daerah tersendat,” Urainya.

Revisi perda RTRW menurutnya  harus bisa disahkan dengan maksut dan tujuann untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

“Ini demi perkembangan Kabupaten Pasuruan. Karena itulah kami berharap eksekutif dan legislatif bisa segera mengesahkan revisi perda tersebut," Terangnya.

Ayik mengungkapkan, jika pun tidak ada klausal sanksi pada raperda itu, tentunya ada kebijakan pemerintah yang lebih diatas yang mengaturnya. Bahkan, ketika ada pemodal untuk hendak berinvest, tentunya ada proses. Seperti analisis dampak lingkungan dan hal lainnya.(dyt)