Dugaan Pungli Lebih Dari Dua Miliar Delapan Ratus Juta, Kasus Redistribusi Tanah Tambaksari Dinaikkan Ke Penyidikan

Dugaan Pungli Lebih Dari Dua Miliar Delapan Ratus Juta, Kasus Redistribusi Tanah Tambaksari Dinaikkan Ke Penyidikan Kasi Pidsus Kejari Pasuruan

Pasuruan, kabarwarta.id - Dugaan pungli 2,8 Miliar rupiah, kasus redistribusi tanah Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kejari Naikkan ke Penyidikan.

Setelah dilakukan pendalaman oleh Kejari, kasus dugaan pungutan liar redistribusi lahan di Tambaksari dinaikkan dari status penyelidikan menjadi penyidikan.

Roy Ardian Nur Cahya selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Pasuruan menegaskan, peningkatan status tersebut dilakukan, seiring adanya alat-alat bukti yang ditemukan pihak kejaksaan.

Selain barang bukti, Kejari juga telah memeriksa bebarapa saks saksi. Bahkan, dugaan pungli yang ditemukan cukup tinggi. Mencapai Rp 2,8 miliar.

“Sudah ada beberapa alat bukti yang kami miliki. Dasar itulah, yang membuat kami menaikkan statusnya. Dari yang semula penyelidikan, menjadi penyidikan,” kata Roy.

Dia menegaskan, beberapa orang yang berkaitan dengan kasus ini, memang telah diperiksanya. Tidak hanya pelapor, tetapi juga panitia program redistribusi tanah tersebut, kepala desa hingga BPN.

Hasil pemeriksaan  kuat adanya tindak pidana korupsi namun sejauh ini  belum ada penetapan tersangka.

“Nanti pastinya akan kami beberkan,” ujarnya.

Program redistribusi lahan di Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, diduga  sarat pungli karena adanya penarikan uang yang dikenakan kepada para warga penerima program ini yang mencapai hingga jutaan rupiah. Penerima program Redistribusi harus membayar 4 juta hingga 12 juta rupiah untuk mendapatkan sertifikat hak milik di tanah yang dikelolanya yang merupakan tanah peninggalan perkebunan Belanda.

Kasus ini mencuat pasca aktivis melaporkan kasus Redistribusi tanah di Desa Tambaksari ini.

Redistribusi tanah merupakan program pemerintah di mana ada peralihan tanah milik negara menjadi milik warga dan pada 28 Desember 2022 Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyerahkan 352 sertifikat ke 247 warga Desa Tambaksari atas tanah perkebunan bekas Belanda.

Tanah itu sudah hampir 100 tahun lebih tidak memiliki kejelasan. Akhirnya kini resmi menjadi milik masyarakat penggarap. Namun sayangnya hal ini tidak gratis dan diduga ada oknum yang bermain.(dyt)