Hutang Pemerintah Semakin Buruk Atau Baik ?

Hutang Pemerintah  Semakin Buruk Atau Baik ? Foto penulis Alfa Rizki

Malang,kabarwarta.id -  Hutang  bisa menjadi solusi jika Anda memiliki masalah keuangan. Sayangnya, kata hutang sering diartikan negatif untuk menunjukkan bahwa bukan kita yang bisa mengendalikan keuangan kita.

Tapi persepsi seperti itu jelas salah, karena utang tidak selalu berarti kita kekurangan. Utang bisa menjadi cara yang tepat untuk memiliki sesuatu, dan bisa menjadi cara untuk menghasilkan lebih banyak uang.

Hutang semacam ini disebut utang baik. Di sisi lain, hutang buruk atau hutang macet biasanya didefinisikan sebagai hutang yang diperlukan untuk membeli aset yang dapat disusutkan, atau hutang yang tidak bertambah nilainya dan tidak berfungsi untuk menghasilkan pendapatan. Barang-barang penting tertentu yang dapat dianggap sebagai aset yang dapat menyebabkan piutang tak tertagih di kemudian hari, termasuk kredit mobil atau kendaraan, pakaian, dan penggunaan kartu kredit yang tidak terkendali.

Presiden Joko  Widodo mengatakan pemerintah mengelola liabilitas dengan hati-hati dan pengukuran.

Dia juga mengatakan bahwa utang pemerintah berasal dari sumber daya keuangan atau pembiayaan yang aman.

Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber sumber pembiayaan yang aman. Ini dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan setengah siklus dan mempercepat pemulihan sosial-ekonomi. Ini dikontrol dengan hati-hati untuk pengukuran yang andal. Tanggapan tersebut disampaikan JokoWi usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.

Realisasi subsidi penerimaan negara pada tahun 2020 mencapai Rs 1.647,78 triliun (96,93% dari anggaran). Sementara itu, realisasi belanja negara pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.595,48 triliun (94,75% dari anggaran). Dengan demikian, pada tahun 2020 akan terjadi defisit fiskal sebesar 947,70 triliun rupiah atau 6,14% dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Namun, realisasi pembiayaan (pengadaan utang) tahun 2020 mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 125,91 persen dari nilai defisit anggaran. Oleh karena itu, sisa utang yang belum digunakan pada tahun 2020 ini dikenal dengan Rp 245,59 atau Sisa Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Pada kesempatan Agung Jokowi mengatakan bahwa utang pemerintah melebihi batas standar di bawah Dana Moneter Internasional atau Dana Moneter Internasional (IMF).

Pertama. Peringkat dari tingkat layanan utang untuk menerima 46,77% selain rekomendasi 2535%.

Kedua  tingkat suku bunga untuk menerima 19,06% dibandingkan dengan IDR mencapai 4,66,8%, sedangkan dan rekomendasi IMF 710%.

Ketiga, rasio utang menerima 369%, yang melebihi rekomendasi IDR AceBesar 92167%, dan rekomendasi IMF adalah 90150%. 

"Indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR)," tutup Agung.

Biodata penulis

 Nama : Alfa Rizki Pratama

Alamat : Jl. Tirto Utomo Gang 11 No 8

Email : alfariz012@gmail.com

Pekerjaan : Mahasiswa