Jika Tidak Mengikuti PKP NU, Caleg PKB Terpilih Terancam Tidak Dilantik Menjadi Anggota DPRD

Jika Tidak Mengikuti PKP NU, Caleg PKB Terpilih Terancam Tidak Dilantik Menjadi Anggota DPRD Abdul Halim Iskandar Saat Memberikan Sambutan Pada Acara Halal Bi Halal DPW PKB Jawa Timur Di wisata Pintu Langit, Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Foto Iwan dayat.

Jika Tidak Mengikuti PKP NU, Caleg PKB Terpilih Terancam Tidak Dilantik Menjadi Anggota DPRD

Kabarwarta

Calon anggota legislatif (Caleg) dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang tidak mengikuti PKP NU (Pendidikan Kader Penggerak Nahdhatul Ulama) terancam akan tidak dilantik menjadi anggota DPRD kabupaten / kota maupun DPRD Jawa Timur atau DPR RI oleh DPW PKB Jatim.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Halim Iskandar selaku ketua DPW PKB Jawa Timur di acara Halal Bi Halal Konsolidasi Kader Penggerak Ekonomi Rakyat di pintu langit, Desa Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Minggu (30/6/19).

"Caleg terpilih harus mengikuti PKP NU dan sekolah politik sebelum pelantikan anggota DPRD agar tidak kuper dan bisa memecahkan masalah utamanya aspirasi dari N U dan jika tidak mengikuti tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD," Kata Halim.

Halim mengungkapkan meskipun PKB di Jawa Timur pada Pemilu 2019 ini gagal menduduki kursi ketua DPRD Jawa Timur namun di daerah partai nya mampu memimpin di 17 kabupaten dan kota yang otomatis nantinya akan menduduki kursi ketua DPRD.

Terkait pemilukada yang akan dilangsungkan di 19 kabupaten dan kota di Jatim pada 2020 mendatang, Halim mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pemetaan kekuatan di wilayah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah Bupati maupun Walikota.

19 Daerah yang akan melaksanakan pemilukada yakni kota Surabaya, Pasuruan, Blitar, Kabupaten Sumenep, Trenggalek, Banyuwangi, Blitar, Malang, Ngawi, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik dan Kediri,(dyt).