Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Yang Terkesan Labil Dan Tidak Tegas

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19  Yang Terkesan Labil Dan Tidak Tegas

Kabarwarta.id - Kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 yang terkesan labil dan tidak tegas.

Penulis : Savira Rahayu (Mahasiswi Fisip Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang)

Saat ini, Indonesia dan dunia sedang dilanda oleh virus yang berbahaya yakni, Corona (COVID-19).Virus corona, adalah virus jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini. Dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention,cdc.gov. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan, yang pertama kali terdeteksi muncul di Kota Wuhan, Tiongkok (Cina).

COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya, Dari orang yang ter infeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang ter infeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat. Lalu, orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka.  Saat ini, Indonesia berada di urutan ke 17 dalam daftar negara paling berisiko virus corona. Diikuti oleh Myanmar, Kamboja, dan Laos. Sedangkan di tingkat Asia-Pasifik, Indonesia ada di urutan ke 19 di daftar tingkat keamanan negara dari virus corona, masuk dalam kategori rendah atau Low Level.

Maka dari itu, Untuk melakukan pencegahan dalam circle terkecil perubahan besar akan terjadi. ketika, hal kecil dilakukan terus-menerus dan bertahap ke circle menengah dan cirle paling besar. Hingga saat ini, Kasus positif corona di Indonesia sebanyak 2,956. Namun, ledakan penambahan kasus covid-19 akan terjadi jika tak ada Langkah preventif dari pemerintah.

Pemerintah sendiri dianggap lamban dan labil. karena, peraturan yang dinilai tidak tegas. Berikut, beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan selama pandemic corona berlangsung:

1.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini ditetapkan pada 31 Maret 2020. Diundangkan oleh Kemenkumham RI, Perppu ini membahas soal kebijakan keuangan negara dalam menghadapi krisis corona. Kebijakan ini termasuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 % dari PDB selama masa penanganan corona, penerbitan surat utang dan/atau surat berharga negara untuk dibeli BUMN, investor korporasi atau pun inverstor ritel. Penetapan sumber pembiayaan anggaran dan pemberian pinjaman pada Lembaga Penjamin Simpanan, hingga pemberian dana hibah kepada Pemerintah Daerah turut dicantumkan dalam Perppu ini.

2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah ini menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. Pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Keppres ini juga ditetapkan pada 31 Maret tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19. Presiden menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.Dengan penetapan Darurat Kesehatan ini, Presiden mengeluarkan sejumlah kebijakan penggratisan tarif listrik hingga penambahan jumlah penerima dan besaran dana bantuan sosial kepada masyarakat.

4.Surat Edaran Kementerian Agama tentang Panduan Beribadah di Tengah Wabah. Menteri Agama, Fahrur Razi mengatakan, "Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan Syariat Islam sekaligus mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat muslim di Indonesia dari risiko Covid-19". Ada 15 poin panduan teknis ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H.

Berikut ini 11 panduan  yang tertuang dalam Surat Edaran No 6 tahun 2020:

1.Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.

2.Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau ifthar jama’i (buka puasa bersama).

3.Sholat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah 

4.Tilawah atau tadarus Al-Qur’an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur’an.

5.Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan.

6.Peringatan Nuzulul Qur’an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan.

7.Tidak melakukan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadhan di masjid/musala.

8.Pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya.

9.Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut:

a.Sholat Tarawih keliling (tarling) b.Takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/musala dengan menggunakan pengeras suara. c.Pesantren Kilat, kecuali melalui media elektronik.

10. Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri, bisa dilakukan melalui media sosial dan video call/conference.

11.Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah).

5.Kebijakan tatanan baru (new normal) di tengah membludaknya pasien positif corona Pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru dengan memilih New Normal sebagai strategi. selanjutnya, Dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Tanah Air. Penyebaran COVID-19 di masyarakat memang belum sepenuhnya tuntas. terbukti, dengan lonjakan jumlah kasus positif baru yang masih masif setiap harinya.

Pemerintah kemudian melontarkan kebijakan New Normal untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Saat tatanan baru (new normal ) Polri dan TNI dikerahkan untuk mendisiplikan warga. kemudian, Presiden meninjau jawa barat sebagai patokan dan kesiapan atas kebijakan ini,”tetap produktif dan aman covid.” Begitulah slogan beliau untuk new normal. “ (dikutip dari berita tv one ). Namun kebijakan ini akan ditijau ulang.