KJPR Lurug Wakil Rakyat Tolak Revisi U U Penyiaran

KJPR Lurug Wakil Rakyat Tolak Revisi U U Penyiaran Jurnalis Pasuruan raya menolak revisi undang undang tentang penyiaran kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan. Foto Iwan dayat

Pasuruan, kabarwarta.id - Koalisi jurnalis Pasuruan raya (KJPR) menolak revisi Undang - Undang (UU) nomor 32 tentang penyiaran yang digagas oleh DPR RI.

KJPR yang terdiri dari PWI Pasuruan AJPB dan jurnalis Pasuruan melakukan aksi penolakan dengan konvoi damai dari Alun - alun Bangil menuju gedung DPRD Kabupaten Pasuruan di kawasan Raci, Bangil, Rabu (15/5/24).

"Tolak revisi undang undang pengiaran, DPR RI mafia uandang - undang," ujar Sulfianto Salah satu orator aksi.

Sembari menaburkan bunga, Jurnalis bergerak dan menyampaikan aspirasinya kepada ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan dan ketua komisi 1 Sugiarto terkait penyelesaian sengketa jurnalistik agar nantinya tetap dilaksanakan di Dewan Pers bukan di KPI (komisi penyiaran indonesia).

"Investigasi jurnalis merupakan produk tertinggi dari Pers dan ini mau dikebiri. Satu kata kita harus Lawan," Ujar Tuji Hartono selaku sekretaris PWI Pasuruan.

Puluhan jurnalis menyampaikan aspirasinya di gedung wakil rakyat dan didampingi salah satu NGO yakni Pusaka menyampaikan dukungan penolakan revisi Undang - Undang Pers yang dinilainya adalah upaya penghentian pengungkapan akan kebenaran yang dikuak oleh jurnalis akibat kebobrokan dari institusi yang dipublikasikan kepada masyarakat.

"Kalau tidak mau diinvestigasi berarti terindikasi mereka maling," Tandas Lujeng Sudarto selaku direktur Pusaka.

Di tempat yang sama, salah satu jurnalis media online mengungkapkan bahwa investigasi yang dilakukan jurnalis merupakan salah satu pengungkapan suatu fakta, namun juga masih memberikan ruang Kepada salah satu narasumber yang terlibat untuk memberikan komentar atas temuan hasil investigasi dari jurnalis sebelum dipublikasikan ke media.

"Terkait tambang yang dimuat Tempo kemarin, pihak tempo sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Bahlil untuk menanggapi atas temuan investigasi mereka. Namun Bahlil tidak menanggapi hingga terbit hasil investigasi dari tempo yang merupakan salah satu prooduk yang akan direvisi oleh DPR RI," Kata Galih Lintartika.

Selain menyampaikan aspirasinya dan menuntut DPRD Kabupaten Pasuruan untuk turut serta menolak adanya revisi UU nomor 32 tahun 2002.

"Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membuat surat penolakan aras revisi UU nomor 32 tahun 2002yang ditujukan kepada DPR RI hari ini juga," Tegas Henry Sulfianto.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengungkapkan bahwa dirinya mendukung jurnalis untuk menolak revisi U U nomor 32 tahun 2002. "Kami mendukung jurnalis untuk menolak adanya revisi undang - undang tentang penyiaran," Kata Sudiono Fauzan.

Hal senada juga disampaikan Sugiarto selaku ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga siap mendukung penolakan revisi U U nomor 32 tahun 2002 dengan menggunakan kop surat dan stempel DPRD Kabupaten Pasuruan.(dyt)