Mengapa Tidak Semua Wilayah Di Indonesia Dapat Melakukan Paradiplomasi

Mengapa Tidak Semua Wilayah Di Indonesia Dapat Melakukan Paradiplomasi Foto ilustrasi oleh Melina Nur Fitria

Malang, kabarwarta.id - Paradiplomasi Indonesia

Penulis : Melina Nur Fitriah Hubungan Internasional FISIP UMM

Pasca perang dingin, isu-isu mengenai transnasional dan globalisasi menjadi sebuah perdebatan baru di dunia internasional.

Paradiplomasi merupakan konsekeunsi yang harus dihadapi setiap negara akibat dari fenomena transnasional dan globalisasi yang berkembang di dunia.

Paradiplomasi adalah sebuah kajian yang mempelajari tentang hubungan atau interaksi internasional antar aktor  untuk mencapai kepentingannya yang lebih spesifik.

Menurut penggunaan awalnya, istilah paradiplomasi baru digunakan sejak perdebatan ilmiah yang dilakukan oleh Basque Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an yang dimana paradiplomasi merupakan istilah dari hasil penggabungan parallel diplomacy menjadi paradiplomacy, namun istilah ini baru benar -benar terkenal ketika Ivo Duchacek menggunakan istilah microdiplomacy dalam menjelaskan paradiplomasi.

Duchacek menjelaskan bagaimana peran aktor subnasional penting dalam hubungan antar negara dan kemajuan wilayah di suatu negara. Beberapa ahli yang berkecimpung pada kajian paradiplomasi biasanya akan membenarkan bagaimana perjanjian Westphalia yang memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah pusat merupakan sebuah pemikiran yang kuno.

Hal ini diakibatkan oleh kemajuan dan perkembangan dunia yang sangat cepat dan signifikan terutama mengenai globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang, sehingga pemerintah daerah atau subnasional juga telah berkembang lebih maju dan memiliki peran yang lebih penting untuk memajukan wilayahnya masing-masing daripada pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu aktor subnasional ini juga berkembang akibat perubahan global yang hanya berupa aktor tradisional yaitu pemerintah daerah atau negara kemudian meluas menjadi aktor-aktor non-tradisional seperti : kelompok, individu dan organisasi.

Paradiplomasi di Indonesia Sangat menarik untuk melihat perkembangan paradiplomasi di Indonesia ketika membahas kepopuleran paradiplomasi.

Jika dilihat dari sejarahnya, praktik paradiplomasi pertama kali dilakukan oleh negara-negara di bagian Eropa dan kemudian meluas ke negara-negara Asia Pasifik, tidak terkecuali Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mencetak beberapa kesuksesan di dalam kegiatan paradiplomasinya. Hak otonomi daerah merupakan legalitas pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk membagi kedaulatannya kepada pemerintah daerah atau subnasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memajukan wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Hak otonomi daerah inilah yang kemudian menjadi sebuah landasan hukum bagi aktor-aktor subnasional yang tradisional maupun yang non-tradisional seperti kelompok, individu ataupun organisasi untuk mengembangkan potensi-potensi daerahnya dengan lebih baik melalui hubungan kerjasama lintas batas negara.

Secara umum, paradiplomasi dinilai sebagai jalan alternatif untuk membantu kemajuan negara dengan lebih baik.

Sedangkan dalam konteks negara Indonesia yang berbentuk negara kepulaun, beberapa ahli dalam kajian paradiplomasi lebih menyarankan paradiplomasi untuk memajukan wilayah daripada menunggu bantuan dari pemerintah pusat karena beberapa perhitungan realistis seperti : keuntungan yang didapat lebih baik dan pengembangan wilayah yang lebih cepat.

Saran mengenai alternatif paradiplomasi demi kamajuan negara Indonesia didasarkan pada fakta kedaulatan bahwa pemerintah daerah lebih memahami potensi wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat sehingga paradiplomasi lebih disarankan untuk mencapai kepentingan yang lebih spesifik dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. 

peraturan-peraturan hukum di Indonesia, paradiplomasi diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengenai pembagian urusan pemerintah yang meliputi urusan luar negeri.

Di dalam penjelasan umum UU No. 32 tahun 2004 telah disebutkan bahwa pemerintah pusat membagi kedaulatannya kepada pemerintah daerah termasuk mengenai urusan luar negeri seperti membuat perjanjian luar negeri ataupun melakukan kerjasama luar negeri dengan ketentuan yang berlaku yang berarti jelas adanya legalitas pemerintah daerah sebagai aktor sub-state untuk melakukan kerjasama luar negeri.

Selain itu, UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga menjadi landasan hukum yang memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan dengan mitra daerah di negara lainnya. Bentuk dan Agenda Paradiplomasi Penting untuk diketahui bahwa paradiplomasi memiliki agenda dan bentuk tersendiri.

Dalam konteks Indonesia, bentuk-bentuk paradiplomasi ada 3 yaitu:

1. Paradiplomasi Penerusan, bentuk paradiplomasi ini biasanya merupakan hasil dari penerusan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di luar negeri yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah di dalam negeri yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat, jadi pemerintah daerah Kab/kota mendapatkan rekomendasi atau permintaan secara langsung dari pemerintah pusat untuk bekerjasama dengan kab/kota di luar negeri yang telah ditunjuk.

2. Sister City/Sister Province, disebut juga sebagai kota kembar atau Provinsi kembar. Tipe kerjasama ini biasanya atas dasar kehendak dari masing-masing kab/kota yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

3. Paradiplomasi dengan NGO. Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah kab/kota dengan lembaga internasional.

Sedangkan untuk agenda paradiplomasi, Andre Lecours (2008) membagi agenda paradiplomasi kedalam 3 lapisan yaitu :

1). Economic Cooperation atau kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk meraup keuntungan absolut melalui perdagangan pertukaran produk.

2). Exchange of Knowledge atau pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Agenda ini bertujuan untuk mempertukarkan pengalaman dan keahlian dari pihak yang bekerjasama.

3). Political Consideration atau pertimbangan politik. Tujuannya adalah menggunakan paradiplomasi sebagai wadah atau alat untuk memperjuangkan identitas politik.

Secara umum, paradiplomasi lebih banyak ditemukan di negara-negara dengan sistem federal hal ini dikarenakan ideologi negara federasi yang cenderung membawa banyak nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan yang baik sehingga otonomi daerah juga terjamin kebebasan dan keadilannya, hal ini memicu banyaknya praktik paradilomasi dengan agenda ekonomi, pengetahuan ataupun politik yang berjalan dengan baik. Sedangkan negara dengan sistem kesautuan bisanya memiliki keyakinan tersendiri terutama mengenai ideologi dan nasionalisme sehingga agenda paradiplomasi yang ketiga tidak pernah ditemukan di negara dengan sistem kesatuan.

Di Indonesia sendiri, agenda paradiplomasi lebih banyak merujuk pada kegiatan ekonomi, sedangkan untuk pertukaran pengetahuan masih belum banyak dilakukan walaupun ada banyak contoh kesuksesan kerjasama paradiplomasi dalam agenda tersebut.

Kota-Kota Percontohan dalam Praktik Paradiplomasi di Indonesia Beberapa daerah yang telah sukses dalam melakukan kegiatan paradiplomasinya antara lain : Surabaya, Bandung, dan Makassar.

3 kota ini bisa disebut sebagai kota yang sukses dalam melakukan praktik paradiplomasinya. Surabaya terkenal sebagai kota yang sering dijadikan contoh oleh daerah lainnya dalam praktik paradiplomasi dengan keberhasilannya melakukan hubungan luar negeri dengan beberapa sub-state di negara -negara kawan seperti : Prefektur Kitakyushu, Jepang dan Kota Busan, Korea Selatan.

Kerjasama yang berbentuk Sister City ini menjadi salah satu bentuk alternatif bagi Surabaya untuk memajukan pembangunan infrastukturnya.

Di wilayah lain, seperti Bandung yang bekerja sama dengan Kota Braunschweigh, Jerman dan Kota Namur, Belgia. Bentuk kerjasama Sister City yang dilakukan oleh Bandung ini dilakukan atas kepentingan daerah Bandung mengenai perencanaan Kota Bandung sebagai destinasi wisata dan kota percontohan.

Lainnya, yaitu adalah kota Makassar dengan bekerjasama dengan organisasi Microsoft untuk menciptakan Smart City.

Pembangunan Smart City melalui kerjasama ini merupakan peluang bagi Makassar untuk dapat mengembangkan wilayahnya di bidang tekonlogi dan infrastrktur publik.

Dengan melihat kesuksesan 3 kota ini maka, paradiplomasi kemudian diyakini sebagai alternatif paling baik demi kemajuan pembangunan di daerah, hanya saja tidak semua daerah dapat melakukan kegiatan paradiplomasi ini.

Ada hambatan-hambatan tertentu bagi sebuah wilayah atau kota ketika mereka ingin melaksanakan praktik paradiplomasi yang mana hambatan ini penting untuk diperhatikan.

Hambatan Pada Praktik Paradiplomasi Indonesia Ada beberapa faktor penghambat persebaran paradiplomasi di indonesia, antara lain :

1). Kurangnya sumber daya manusia,

2). Kurangnya pengetahuan terhadap potensi daerah,

3). Infrastruktur yang tidak memadai,

4). Kerumitan perijinan kegiatan paradiplomasi,

5)ketidaktahuan pemerintah daerah mengenai potensi alternatif paradiplomasi.

Pada hambatan ketiga, ada kaitannya terhadap posisi daerah. Jika dilihat dalam analisa kesuksesan paradiplomasi, kota -kota yang memiliki banyak kesuksesan dalam bekerjasama paradiplomasi adalah wilayah - di kepulauan Jawa atau wilayah dengan potensi alam yang baik.

Dalam pelaksaanaan paradiplomasi, infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung dan potensi merupakan hal penting dalam suksesi paradiplomasi.

Infrastruktur dan sarana -prasarana pendukung ini akan lebih banyak di temukan di kota-kota strategis atau kota-kota yang dekat dengan ibu kota negara atau wilayah pemerintah pusat, sedangkan kota-kota kecil yang jauh dari pemerintah pusat biasanya akan lebih sulit untuk mendapatkan infrastruktur pendukung yang juga kemudian menghambat kesempatan pelaksanaan paradiplomasi.

Adapun kota yang jauh dari pemerintah pusat tetapi memiliki potensi alam yang baik biasanya akan mendapatkan perhatian khusus sehingga infrastruktur akan lebih terjamin.

Lalu, pada hambatan keempat mengenai perijinan paradiplomasi juga merupakan salah satu hambatan yang paling sering ditemui dalam kegiatan paradiplomasi.

Indonesia yang berbentuk kesatuan, walaupun telah memiliki hak otonomi daerah, pemerintah pusat masih memiliki kendali penuh atas kegiatan di setiap daerah tidak terkecuali paradiplomasi.

Setiap pemerintah daerah yang ingin melakukan kegiatan paradiplomasi biasanya harus melakukan tahapan yang panjang dan memakan waktu lama untuk mendapatkan ijin pemerintah pusat, daerah harus mendapatkan ijin pemerintah provinsi, baru kemudian diteruskan permohonan tersebut oleh pemerintah provinsi kepada kemudian pemerintah pusat. Dalam proses perijinan itu terdapat tahapan yang rumit, permohonan itu masih harus mendapatkan persetujuan dari badan-badan perwakilan masyarakat provinsi dan pusat untuk kemudian bisa mendaaptkan persetujuan yang sah dari pemerintah pusat dan daerah yang mana tahapan tersebut memerlukan waktu yang sangat lama.

Hambatan-hambatan diatas merupakan bentuk hambatan yang paling umum terjadi di Indonesia dan telah mendapat banyak perhatian dari para peneliti paradiplomasi.

Ada beberapa tekanan dan dorongan dari pihak ahli kepada pemerintah pusat untuk mempermudah aturan perijinan namun sepertinya belum ada titik terang mengenai hal tersebut.

Adanya ketimpangan persebaran paradiplomasi menjadi salah satu hambatan bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang lebih maju. M

dari itu, patut direnungi kembali mengenai pentingnya paradiplomasi dan hambatan dalam paradiplomasi di Indonesia yang mungkin dihadapi untuk bisa segera dibenahi dengan baik dan memberikan kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan hubungan kerjasama lintas batas negara untuk mencapai hasil yang lebih baik.