Mengenal Paradiplomasi Sebagai Upaya Pengembangan Daerah

Mengenal Paradiplomasi Sebagai Upaya Pengembangan Daerah Foto ilustrasi oleh penulis Hantarajaya

Malang, kabarwarta.id - Mengenal Paradiplomasi sebagai Upaya Pengembangan Daerah Suatu kumpulan manusia di suatu daerah tentu saja memiliki keinginan untuk terus maju dan berkembang. Memiliki keinginan untuk membuat lingkungannya, daerahnya menjadi lebih bisa menyesuaikan zaman.

Keinganan ini berlaku di negara – negara di seluruh dunia. Negara – negara tentu ingin untuk maju, baik dengan mengembangkan teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan segala keinginan dan cita – cita itu, dalam mewujudkannya tentu saja ada keterbatasan – keterbatasan.

Apa yang dimiliki di negara A misalnya, belum tentu dimiliki di negara B, sedangkan negara B membutuhkannya untuk membuat negaranya maju dan berkembang. Keterbatasan – keterbatasan itu bisa dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, selain itu adanya keterbatasan perkembangan teknologi, adanya kesukaran dalam pemecahan masalah – masalah yang ada di negaranya masing – masing.

Maka dari itu, negara – negara dengan segala keterbatasannya itu membuat kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial – budaya, investasi, pendidikan, hingga pembangunan - pembangunan daerahnya.

Biasanya, ditambah dengan adanya penyebaran kemajuan teknologi yang begitu luas, hampir membuat tidak ada batasan – batasan antar negara satu dengan yang lainnya, semakin mendorong kerjasama antar negara dilaksanakan.

Selain keinginan untuk lebih maju dan berkembang, globalisasi kini menjadi peran penting bagi seluruh negara. Adanya globalisasi yang kemudian membuat dunia menjadi tanpa ada batas lagi, tentu juga seiring dengan derasnya arus masuk modal, barang, maupun jasa ke suatu negara. K

menjadi tantangan juga bagi negara tersebut untuk melindungi segala bentuk produksi dalam negerinya. Menjawab tantangan tersebut, yang kemudian menjadi tuntutan tersendiri bagi negara – negara di seluruh dunia ini, diplomasi menjadi salah satu alat untuk bekerja sama. 

Penting bagi negara memiliki kemampuan untuk berdiplomasi, tidak terkecuali Indonesia. Akan tetapi dalam kasus Indonesia sendiri, yang memiliki wilayah yang luas dan merupakan negara kepulauan, tentu tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk mengatur seluruh daerah di Indonesia. oleh sebab itu, pemerintah daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan memajukan daerahnya sendiri, yang disebut dengan otonomi daerah (otoda).

Pada perjalanannya kemudian, pemerintah daerah menjadi aktor lain juga dalam hubungan internasional. Peran pemerintah daerah ini biasa disebut dengan paradiplomasi dalam keilmuan hubungan internasional. 

Kegiatan yang dilakukan di daerah dan memajukan daerahnya bisa dilakukan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi maupun sosial budayanya. Paradiplomasi sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari diplomasi. Sejarah dari paradiplomasi sendiri sudah berlangsung sejak lama.

Pdapat dilakukan oleh wilayah – wilayah negara yang daerahnya saling berbatasan atau berdekatan. Bisa juga oleh daerah – daerah yang memiliki persamaan kontur geografis, persamaan masalah – masalah yang dihadapi, sehingga memungkinkan daerah satu dengan yang lainnya saling membantu membangun, walaupun berbeda negara. Dalam skala global, praktik paradiplomasi dalam bentuk sister province (kerja sama antar provinsi negara yang berbeda) dan juga sister city (kerja sama antar kota negara yang berbeda).

Tentu saja dengan tujuan untuk mengembangkan serta memajukan daerahnya masing – masing. Di Indonesia sendiri, praktik paradiplomasi sudah ada banyak.

Pemerintah daerah – pemerintah daerah di Indonesia sudah melaksanakan praktik paradiplomasi dengan berbagai wilayah negara. Ada yang berdasarkan regionnya, misalnya negara – negara ASEAN. 

kerjasama paradiplomasi yang terjadi karena pernah mengalami permasalahan yang sama, dan kemudian dapat saling membantu memecahkan permasalahan tersebut.

Di Indonesia, tidak semua provinsi atau kota sudah melakukan praktik paradiplomasi. Tidak semua provinsi atau kotapun berhasil dalam praktiknya. Ada saja hambatan – hambatan yang bisa mempengaruhi kelancaran dalam proses berparadiplomasi.

Ada juga yang kerja sama paradiplomasi yang mengalami kestagnanan, yang bisa disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, baik dari sisi dalam negerinya, masyarakatnya, juga di sisi daerah luar negeri yang akan dibangun kerja sama. Walaupun di Indonesia sendiri, sangat banyak potensi – potensi yang dapat dikembangkan, baik dalam segi sumber daya alamnya, maupun dari segi sumber daya manusianya, agak sulit memang untuk mengembangkan praktik paradiplomasi yang sudah berlangsung dari lama ini secara instan.

Peran dari pemerintah daerah dalam rangka membantu mewujudkan keinginan rakyatnya, baik yang langsung di lingkup daerahnya, dan tidak langsung di tingkat nasional, memerlukan perhitungan – perhitungan yang matang.

Mungkin yang muncul di benak masyarakat dan orang awam, ‘memangnya penting sekali paradiplomasi itu?’ lalu ‘mengapa daerah membutuhkan paradiplomasi?’ ‘memangnya negara tidak mampu mengembangkan, membangun daerahnya sendiri?’ Pertanyaan demi pertanyaan yang sejenis itu mungkin akan terus bergulir ditanyakan oleh masyarakatnya. 

Hal ini mungkin juga dikarenakan melihat praktik paradiplomasi di berbagai bidang, tentu ada sisi positif dan negatifnya apabila ditelusuri. Indonesia sendiri pada hakikatnya sudah mengatur kebijakan otonomi daerah, kewenangan daerah untuk mengembangkan daerahnya masing – masing.

Dukungan pemerintah pusat ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 1999, yang membahas tentang Hubungan Luar Negeri, baik dalam pasal 1 poin pertama juga ada di pasal 7.

Selain itu juga ada didukung dengan Undang undag Nomor 23 tahun 2014, Pasal 363 juga Pasal 367, yang membahas tentang kerja sama daerah.

Berbagai jenis dasar telah menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mengembangkan wilayahnya.

Dengan penuhnya dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya, tentu saja pemerintah daerah harus berperan aktif dalam paradiplomasi ini.

Akan tetapi tidak semuanya demikian. Beberapa kendala dialami oleh daerah – daerah yang akan atau sudah melakukan kegiatan paradiplomasi ini.

Misalnya seperti adanya penolakan pembangunan dari masyarakatnya, akibat dari kurangnya sosialisasi, ataupun juga ketidakcocokan tujuan di tengah perjalanan, yang mengakibatkan paradiplomasi menjadi tergantung.

Pada akhirnya, paradiplomasi tentu bisa menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya dengan lebih maksimal.

Penulis

Hantarajaya Anugrahing Gusti

Mahasiswi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur.