Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditunda, Anggota DPR RI Komisi II Datangi Kantor KPU Kota Pasuruan

Pembahasan Revisi UU Pemilu Ditunda, Anggota DPR RI Komisi II Datangi Kantor KPU Kota Pasuruan Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman (tengah depan) bersama jajaran Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan. Foto istimewa

Kabarwarta.id - Pembahasan revisi Undang - Undang Pemilu ditunda, Anggota komisi II DPR RI mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Pasuruan.

Anggota DPR RI yang berangkat dari daerah pemilihan Jawa Timur II meliputi kota Pasuruan, kabupaten Pasuruan, kota Probolinggo dan kabupaten Probolinggo dan berasal dari fraksi Nasdem yakni, Aminurokhman bertatap muka dengan jajaran komisioner KPU dan Bawaslu kota Pasuruan yang digelar di ruang pertemuan kantor KPU di jalan Panglima Sudirman.

Ketua KPU Royce Diana Sari bersama ketua Bawaslu M. Anas bersama anggotanya mengikuti kegiatan ini yang bertajuk sosialisasi penundaan revisi UU pemilu yang digelar di masa persidangan III tahun 2020/2021 oleh Aminurokhman yang pernah menjabat sebagai Walikota Pasuruan periode 2000 - 2010.

Dijelaskanya bahwa UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu yakni pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada 2024.

Dan pemerintah akan mengangkat pejabat sementara bagi kepala daerah yang masa jabatanya habis pada 2022 - 2023.

Adanya manfaat bagi partai politik dengan tidak adanya revisi UU pemilu yaitu alokasi kursi di daerah tidak berubah.

Hal tersebut bisa memberikan insentiv bagi partai politik di parlemen. Persyaratan ambang batas bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak berubah.

Partai politik bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden apabila mempunyai 20% suara nasional atau disetarakan dengan 25% perolehan kursi di parlemen.

"Pembahasan revisi UU Pemilu ditunda karena pemerintah saat ini terfokus kepada penanganan masalah Covid -19," ujar Aminurokhman, kamis (4/3/21).

Politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW partai Nasdem Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa Fraksi Nasdem mendukung penundaan revisi UU pemilu.

"Intinya masih menggunakan Undang - Undang yang lama yakni, UU nomor 10 tahun 2016," terang Aminurokhman.

Selain fraksi Nasdem, fraksi Golkar juga sepakat menunda pembahasan revisi UU pemilu. Meskipun di awalnya sejumlah fraksi yakni Golkar, Nasdem, Demokrat dan PKS mendukung UU pemilu serta ide pilkada 2022 -2023.

Adapun yang menolak sejak awal revisi Undang - Undang pemilu yakni PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan PPP kemudian menyusul Feaksi Gerindra pasca Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tidak menyetujui pilkada 2022 dan 2023.

Aminurokhman menjelaskan sikap yang diambil partainya sesuai sikap yang diambil oleh ketua umum partai Nasdem yakni Surya Paloh.

"Fraksi Kami mendukung pemerintah untuk fokus kepada penanganan pandemi Covid -19 dan pemulihan ekonomi," tutupnya.(dyt)