Pemkab Pasuruan Alokasikan APBD 2020 Untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Pemkab Pasuruan Alokasikan APBD 2020 Untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Foto penulis: Indra Puspita Sari

Kabarwarta.id- Pemkab Pasuruan Alokasikan APBD 2020 Untuk Percepatan Penanganan COVID-19

Oleh: Indra Puspita Sari

Coronavirus Disease (Covid-19) atau dikenal juga dengan Novel Coronavirus, adalah kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan.

Coronavirus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019, dan sangat cepat sekali menyebar ke beberapa Negara di dunia pada januari 2020.

Indonesia sendiri menjadi salah satu Negara yang terdampak adanya pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Indonesia mengumumkan pertama kali timbulnya kasus Covid-19 ini pada bulan maret 2020.

Coronavirus ini sangat cepat penularannya dari manusia ke manusia yang lainnya. Karena begitu cepat penyebarannya menyebabkan Negara-negara yang terdampak pandemi Covid -19 ini menerapkan kebijakan Lockdown seperti negera China untuk dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 ini.

Pemerintah Indonesia sendiri pun sama tetapi pemerintah Indonesia punya kebijakan sendiri untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini yaitu, dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di daerah-daerah zona merah yang sudah tertular Corona virus ini.

Sampai Senin, 15 juni 2020 jumlah masyarakat Indonesia yang dinyatakan positif tertular penyebaran virus corona sebanyak 39.294 orang, sembuh sebanyak 15.123, sedangkan untuk pasien yang meninggal sejumlah 2.198 orang.

Masyarakat Jawa timur sendiri yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 8.053 orang, sembuh sebanyak 2.317, dan meninggal sebanyak 638 orang. Di kabupaten Pasuruan sendiri, kasus positif sebanyak 184 orang, sembuh sebanyak 42 orang, dan yang meninggal sebanyak 20 orang. (Sumber: Instagram jatimpemprov).

Beberapa daerah di Jawa Timur sendiri, sudah merapkan PSBB seperti, kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, dan daerah kawasan Malang raya. Yang mana, PSBB tersebut sangat berdampak pula bagi daerah yang ada di sekitarnya, Seperti kabupaten Pasuruan menerima dampak adanya PSBB di beberapa daerah tersebut. Karena, kabupaten Pasuruan terletak di antara daerah Kabupaten Kota yang sedang menjalankan PSBB itu.

Masyarakat kabupaten Pasuruan banyak yang bekerja di kawasan daerah yang sedang menjalankan PSBB, yang mana sangat menganggu perekonomian masyarakat kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan sendiri, tidak menerapkan PSBB, tetapi kabupaten Pasuruan tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, pihak kecamatan dan desa di kabupaten Pasuruan sendiri juga menerapkan Physical Distancing agar dapat mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di kabupaten Pasuruan.

Hal tersebut juga sangat menganggu perekonomian masyarakat kabupaten Pasuruan. warga Pasuruan sangat terdampak akan adanya pandemi Covid-19 ini. Setiap hari, ada penambahan kasus positif ter infeksi Covid-19 ini di kabupaten Pasuruan, menyebabkan pemerintah kabupaten Pasuruan sangat memperketat Physical Distancing di wilayah Kecamatan dan Desa yang ada di kabupaten Pasuruan. Yang mana, kebijakan physical distancing yang diterapkan oleh Kecamatan dan Desa di kabupaten Pasuruan ini juga berdampak pada perekonomian warga.

Pandemi Covid-19 ini bukan hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada proses pemerintahan di kabupaten Pasuruan. Maka dari itu, dengan adanya penambahan kasus positif Covid-19 setiap harinya di kabupaten Pasuruan, pemerintah kabupaten Pasuruan mengalokasikan APBD kabupaten Pasuruan untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang -undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabillitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Maka dari itu, pemerintah kabupaten Pasuruan mengalokasikan APBD 2020 untuk percepatan penanganan covid-19 sesuai dengan keputusan Bupati Pasuruan nomor 360/365/HK/424.014/2020 tentang penetapan status siaga darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di kabupaten Pasuruan tahun 2020. Dan juga sesuai dengan keputusan Bupati Pasuruan nomor 360/366/HK/424.014/2020 tentang satuan tugas penanggulangan bencana non alam dan percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) kabupaten Pasuruan tahun 2020.

Refocusing APBD 2020 kabupaten Pasuruan untuk percepatan penanganan virus Covid-19 sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar pandemi Covid-19 ini cepat berlalu dan masyarakat tidak mengalami penurunan ekonomi pada kehidupan sehari-harinya.

Meskipun yang sebenarnya pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat dan membuat penurunan ekonomi masyarakat. Pemerintah kabupaten Pasuruan mengalokasikan APBD 2020 untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang mana dananya berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT), sedangkan APBD kabupaten Pasuruan tahun 2020 ini kurang lebih sekitar 3,8 triliun, untuk percepatan penanganan Covid-19 ini pemerintah kabupaten Pasuruan menetapkan BTT untuk dana percepatan penanganan Covid-19.

Pada alokasi tahap I anggaran Covid-19 pemerintah kabupaten Pasuruan sebesar 77 milyar. Pada alokasi tahap II anggaran covid-19 pemerintah kabupaten Pasuruan sebesar 42 milyar.

Jadi, total anggaran Covid-19 kabupaten Pasuruan pada tahap I dan tahap II sebesar 119 milyar rupiah yang mana anggaran tersebut difokuskan untuk dampak dari pandemi covid-19 yang paling utama adalah pada bidang kesehatan dan ekonomi.

Pada bidang kesehatan dipergunakan untuk membeli APD bagi para dokter, perawat serta petugas medis lainnnya dalam menangani pasien positif, PDP, dan ODP virus Covid-19 ini, dipergunakan untuk membeli masker yang dibagikan kepada seluruh warga kabupaten Pasuruan, membeli peralatan medis untuk penanganan virus Covid-19, dan untuk penanganan kesehatan virus Covid-19 lainnya.

Pada bidang ekonomi, dipergunakan untuk memberikan bantuan seperti, bantuan pangan non tunai, sembako dan bantuan langsung tunai kepada beberapa warga pasuruan yang terdampak pandemi Covid-19 ini.

Biodata penulis: 

Indra Puspita Sari

Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo