Pilwali Kota Pasuruan Ditunda, Akibatkan Pekerja Kontrak KPU Dan Bawaslu Diputus Kerja Sementara

Pilwali Kota Pasuruan Ditunda, Akibatkan  Pekerja Kontrak KPU Dan Bawaslu Diputus Kerja Sementara Ketua KPU kota Pasuruan,Royce Diana Sari (kiri) Bersama ketua Bawaslu kota Pasuruan, Moh. Anas (kanan). Foto Iwan dayat.

Kabarwarta.id - Pilwali (pemilihan Walikota) kota Pasuruan 2020 ditunda berdampak pada pemutusan hubungan kerja sementara tenaga honorer, Yakni PPK, Panwascam, PPL dan Panwaskel di kota Pasuruan.

Hal ini dibenarkan oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan Royce Diana Sari dan ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Moh. Anas

"Mereka diberhentikan sementara, dan akan melanjutkan pekerjanya setelah tahapan pilkada dinyatakan dilanjutkan oleh KPU RI. Namun, hak mereka yakni berupa gaji di bulan maret untuk PPK dan PPL tetap dibayarkan," Kata Royce Diana Sari, Rabu (1/4/20).

Pemberhentian ini juga berlaku untuk sekretariat panitia pemilihan kecamatan.

"Keputusan ini berdasarkan keputusan KPU RI nomor 285/Pl.02.5D/01/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 oleh panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemilihan kelurahan," Terang Royce.

Hal serupa juga berlaku untuk Petugas Panitia pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan dan panitia pengawas pemilihan umum tingkat kelurahan yang dibawah kewenangan Bawaslu kota Pasuruan.

"Terkait hal ini, kami sudah menindaklanjuti dengan memberikan surat keputusan kepada KPU dan Walikota Pasuruan. Serta untuk sementara dua belas panwascam dan tiga puluh empat panwaskel kewenangan tugasnya dibebas tugaskan sementara hingga nanti tahapan pilkada dinyatakan dilanjutkan," Ujar Moh. Anas.

Pemberhentian sementara ini juga berlaku untuk sekretariat panwascam dan panwaskel di kota Pasuruan.

"Mereka mendapatkan gaji, Untuk panwascam mulai bulan Januari hingga maret 2020. Sedangkan panwaskel mendapatkan gaji untuk bulan maret 2020," imbuh Anas.

Baik Royce maupun Anas menegaskan bahwa petugasnya yang berada di tingkat kecamatan dan kelurahan diberhentikan sementara dan akan dipekerjakan kembali jika tahapan pilkada serentak dinyatakan dilanjutkan.

"Sepanjang mereka tidak mengundurkan diri secara resmi, Maka akan ditugaskan kembali saat tahapan pilkada akan dilanjutkan," tambah Anas.(dyt)