Pasuruan, kabarwarta.id -Ratusan warga Desa Tambaksari, Purwodadi Pasuruan menerima Sertipikat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (Marsekal purn) dan Wakil Menteri Raja Juliantoni bersama kepala ATR BPN Jatim, Ribut cahyono dan anggota komisi 2 DPR RI Aminurohman didampingi Wakil Gubenur Emil Dardak dan Bupati Pasuruan H.M Irsad Yusuf serta Komandan Kodim 0819 Letkol Arh. Noor Iskak membagikan sertifikat Obyek dari tanah petak yang berbatasan dengan tanah kehutanan dan sudah digarap oleh masyarakat semenjak tahun 1945 di Dusun Gunung Malang, Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.
"Ini merupakan peleburan yang sebelumnya merupakan tanah negara yang dikerjakan oleh masyarakat dan ditanami alpukat, pisang, cengkeh, dan lainya dan sebelumnya tidak bisa disertifikatkan karena merupakan tanah kegunaan lainya kemudian mengajukan obyek regis dan dianggarkan pada tahun 2023 namun atas arahan Wakil Menteri agar dilaksanakan pada 2022. Kemudian BPN kabupaten pasuruan menindaklanjuti dengan melakukan pendataan, penyuluhan bersama Dirjen," kata Ribut Cahyono, Rabu (28/12/22).
Lebih lanjut, Ribut mengungkapkan program Sertipikat redistribusi berasal dari dana negara. "Uangnya dari negara dan peluncuran Tarjet 352 bidang seluas 79,792 hektar," ungkap Ribut
Semenjak tahun 2004 program PTSL dan di Desa Tambaksari dilaksanakan pada 2021.
Irsad yusuf Bupati Pasuruan, Mengungkapkan bahwa, "Salah satu dari 341 desa di kabupaten pasuruan penghasil pertanian dan perkebunan adalah Tambaksari dan alhamdulilah ada redistribusi tanah dan sertifikatnya sudah ada dipangkuan masyarakat kami," Ujar Irsad Yususf.
Tanah Redistribusi merupakan bekas tanah negara yang digarap warga sekitar semenjak tahun 1945 dan digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian di tahun 2007 mulai diperjuangkan hingga tahun 2020 baru berhasil dilaksanakan bersama Gema indonesia.
"Dilakukan penelusuran tanah pada 2020 kemudian diajukan redistribusi tanah tepatnya Pada 30 nopember 2022 kemudian dilakukan sidang PPL bersama kepala BPN kabupaten Pasuruan dan hasilnya disetujui sebanyak 243 KK dengan 352 bidang telah selesai 100%," imbuh Irsad.
Dirinya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Menteri ATR/Ka BPN dan jajaran BPN dihadapan ratusan warga penerima Sertipikat tanah hasil klarifikasi bukan kawasan hutan.
Ditempat yang sama, Wakil Gubenur Jawa Timur, Emil Dardak mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung Gugus tugas reforma agraria seperti yang dilakukan di kabupaten Gresik yakni bantaran sungai yang ditata ulang.
"Konflik kawasan yang dimiliki hutan dan masyarakat bisa diselesaikan dan kami Siap memberikan dukungan terbaik ini untuk mengembangkan usaha dan ekonomi rakyat seperti di kawasan di desa tambaksari," terang Emil.
Gema perhutanan Indonesia diwakili Siti Fikriah menjelaskan bahwa hampir 100 tahun yakni 3 generasi masih dan dokumen masih tulisan jawa serta diperjuangkan oleh Kepala Desa Tambaksari selama 16 tahun oleh Jatmiko kemudian bersama BPKH Yogya HPL di take over anggaran dari kalimantan dialihkan kepada jawa timur.
"Jawa timur pemukiman dalam kawasan ada 10 kab sebanyak 10.000 bidang diharapkan di 2023 pelapasan kawasan hutan bisa diupayakan seperti hari ini di desa Tambaksari," ujar Siti Fikriah.
Kepala ATR BPN RI, Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Ada tiga perintah dari Presiden Joko Widodo pasca saya dilantik yang harus diberikan yakni, Konflik pertanahan agar rakyat memiliki kepastihan hukum. Seperti di Desa Tambaksari yang hampir 100 tahun sejak tahun 1923 Permasalahan yang di hadapi rakyat yang mengiginkan sertifikat belum diselesaikan dan Kita optimis permasalahan desa tambaksari selesai dan di akhir 28 desember 2022 hari ini kerena berkat kerjasama yang baik dengan kepala desa, Bupati Pasuruan dan dukungan dari Gubenur jawa Timur serta kepala BPN Pasuruan serta aparat yang lain karena sebelumnya permasalahanya ruwet.
"Sekarang, 352 bidang sudah diserahkan. Saya yakin sertifikatnya sudah dibaca dan sertifikat hak milik. Dan Jangan mau ditipu oleh mafia tanah seperti yang diterima oleh Ibu piati hingga memiliki sepuluh cucu," kata Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat Panglima TNI.
Hadi mengungkapkan bahwa, Tujuan reforma agraria untuk memberikan akses kepada masyarakat agar perekonomian bisa naik.
"Dengan pemberdayaan masyarakat, maka perekonomian di desa tambaksari akan naik karena merasakan negara hadir melalui reforma agraria," ungkap Hadi.
Pria berkumis kelahiran Singosari, kabupaten Malang ini dihadapan ratusan penerima sertipikat berpesan melalui pantun yakni, "Kalau tahun baru masih sendirian bisa jadi hati terasah gunda. kalau tanahnya tidak ada sertifikatnya bisa jadi diambil mafia tanah. Kepasar malam naik komedi putar sesudahnya jangan lupa membayar Reforma agraria msih berjalan untuk memberantas mafia tanah," tutup Hadi.(dyt)
.jpg)
