Terkait Penundaan Pilkada Serentak, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman Kungker Ke Pemkot - KPU Dan Bawaslu Kota Pasuruan

Terkait Penundaan Pilkada Serentak, Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman Kungker  Ke Pemkot - KPU Dan Bawaslu Kota Pasuruan Aminurokhman, Anggota DPR RI dari Komisi II (Tengah) didampingi Plt Walikota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo (kanan) saat melakukan Kungker Perorangan terkait penundaan Pilkada serentak di kantor Pemkot Pasuruan. Foto Aminurokhman Official.

Kabarwarta.id - Terkait penundaan pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak, Anggota DPR RI dari Komisi II Aminurokhman melakukan kunjungan kerja perorangan ke Pemerintah kota Pasuruan yang dilanjutkan ke KPU dan Bawaslu.

Dalam paparannya, Pria yang pernah menjabat Walikota Pasuruan selama dua periode ini (2005 - 2010) menjelaskan bahwa penundaan Pilkada serentak telah disepakati akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, mengingat dampak covid-19 di prediksi akan berakhir pada 29 Mei 2020.

"0psi ini sangat tepat, mengingat, dalam masa bakti menjelang berakhirnya masa jabatan Plt Walikota Pasuruan akan digantikan oleh pejabat sementara selama Plt Walikota melakukan cuti untuk mengikuti rangkaian pilkada. Dan, masa pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 dapat segera di tangani," Ujar Aminurokhman.

Kader partai Nasdem yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa timur ini, memastikan agar dana NPHD untuk pilkada ini alokasinya tidak ada perubahan.

Kunker ke kantor Pemkot Pasuruan diterima oleh Plt Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo yang memaparkan bahwa dana penanggulangan covid-19  untuk kota Pasuruan sudah dipersiapkan sekitar 57 milyar. "Anggaran Covid-19 berasal dari pos-pos anggaran yang bisa kami kurangi ,dan dana NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah diterima pada rekening masing-masing pada bulan maret 2020, Serta untuk NPHD Polres Pasuruan kota dan Kodim 0819 memang masih belum dikirim, karena menunggu mekanisme yang ada," papar Teno.

Kunjungan kerja  Aminurokhman ke Pemkot Pasuruan selain diikuti Plt Walikota, Juga dihadiri Sekda kota Pasuruan, Asisten I, Kepala BPKA, Kepala Bakesbangpos, Kadinkes dan Direktur RSUD R.Soedarsono kota Pasuruan.

Dalam pertemuan ini, Aminurokhman menyinggung tentang perkembangan covid-19 di kota pasuruan, mengingat, viralnya kasus meninggalnya M. Ikhsan.

"Update data harus terus di publish,untuk mengklarifikasi berita-berita yang tidak akurat," Terang Aminurokhman.

Aminurokhman juga berpesan agar dalam penanganan covid -19 pemerintah kota Pasuruan harus senantiasa bersinergi dengan satgas dan team penanganan covid -19 dan aparat untuk meminimalisir tingkat terjangkitnya Corona Virus Disease 2019.

Pasca melakukan kungker ke pemkot Pasuruan, Aminurokhman melanjutkan kunkernya ke Bawaslu dan KPU kota Pasuruan mengingat, keduanya adalah pengawas dan penyelenggara pilkada.

"Dalam penundaan pilkada ini, kami dari Komisi II mendorong agar ada payung hukum,Sehingga, tidak berdampak pada gugatan atau sengketa Pilkada dan juga terkait pertanggung jawaban penggunaan anggaran," Pungkas Aminurokhman saat berada di kantor Bawaslu kota Pasuruan.(dyt)