Tujuh Bulan Berjalan Menjabat Walikota Pasuruan, Kepemimpinan Gus Ipul Disorot Aktivis LSM

Tujuh Bulan Berjalan Menjabat Walikota Pasuruan, Kepemimpinan Gus Ipul Disorot Aktivis LSM Rahmad Tjahjono (tengah) dan H. Yunus Ilyas Kiri. Foto iwan dayat

Kabarwarta.id - Tujuh bulan berjalan memimpin Kota Pasuruan, Kepemimpinan Gus Ipul disorot tiga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pasca kontroversi OPD VS Pwndangan anggota DPRD kota Pasuruan.

"OPD harus Profesional dan proporsional dalam hal ini, Walikota sebagai pimpinan tertinggi di kota Pasuruan harus bisa menempatkan ASN sesuai bidang keilmuanya seperti pegawai dengan latar belakang bidang kebudayaan ya harus ditempatkan di Dinas Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan bidangnya," kata Rahmad Tjahjono, Jumat (17/9/21).

Selain Rahmad, Sesepuh LSM Korak, Yunus Ilyas Menegaskan bahwa ASN harus ditempatkan sesuai bidang dan tingkatan kepangkatanya.

"The Right Man On The Right place, (menempatkan orang sesuai keahlianya)," Kata Yunus Ilyas yang pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.

Ditempat yang sama, Ketua umum LSM Suropati, Kusuma menandaskan bahwa pembangunan pelabuhan Pasuruan harus dilanjutkan.

"Jalan lingkar utara harus segera dibangun dan pembangunan pelabuhan Pasuruan yang tertunda wajib diselesaikan sesuai janji Gus Ipul waktu Kampanye," tandas pria yang akrab dipangil Encus ini.

Selain menyoroti masalah diatas, Mereka juga menyoroti kinerja anggota DPRD kota Pasuruan selaku wakil rakyat yang dinilai kurang maksimal dalam mengawal aspirasi masyarakat.

"Anggota DPRD sudah bergaji cukup dengan tunjanganya seharusnya bukan hanya bisa menyoroti namun juga mampu mengawal kebijakan serta memberikan saran dan kritik kepada Gus Ipul selaku Walikota Pasuruan terutama terkait kinerja OPD," Terang Rahmad Tjahjono.

Sebelumnya, Dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD kota Pasuruan, beberapa fraksi menyoroti terkait performa OPD diantaranya, RSUD R Soedarsono kota Pasuruan, UPTD Pasar, dan Dinas Perhubungan terkait PAD (pendapatan asli daerah) dari retribusi parkir yang mengalami penurunan.(dyt)