Yang Harus Ditiru KPK Dari ICAC Untuk Penguatan Lembaga Anti Korupsi

Yang Harus Ditiru  KPK Dari ICAC Untuk Penguatan Lembaga Anti Korupsi Foto Ilustrasi. Foto Raffy Hendrawan

Malang, kabarwarta.id - Yang harus ditiru oleh KPK dari ICAC untuk penguatan lembaga anti korupsi. Korupsi adalah masalah tersembunyi yang tampaknya merajalela di negeri ini.

Banyak kasus korupsi yang terungkap silih berganti. Pejabat korup sejati bukan hanya politisi. Beberapa di antaranya adalah pengusaha, pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, polisi, aktivis media, bahkan seniman (artis).

Meskipun mereka tidak bertindak secara langsung sebagai pelaku korupsi, mereka juga berperan penting dalam memberantas kejahatan ini. Korupsi profesional yang disebutkan di atas. Bahkan masyarakat modern pun mengetahui hal ini berkat segala macam informasi yang dapat dengan mudah diakses di era digital saat ini. 

Korupsi di Indonesia ini telah menjadi patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi menyebabkan kerugian material yang sangat besar dalam keuangan negara. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah anggota legislatif menggunakan studi banding, THR, pesangon, dll sebagai alasan untuk secara kolektif menyita dan menguras keuangan negara, di luar batas normal. H

ini mencerminkan rendahnya moralitas dan rasa malu aparatur negara. Pertanyaannya, apakah korupsi bisa diberantas Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak berdirinya badan tersebut, KPK telah meraih banyak keberhasilan.

Dari sisi penuntutan, KPK telah melakukan sejumlah terobosan, antara lain sejumlah operasi penangkapan pelaku korupsi (OTT), dan penggunaan regulasi antikorupsi dan anti pencucian uang untuk menjebak pelaku korupsi di semua level. Peraturan.

Badan tersebut juga berhasil membawa kembali oknum-oknum koruptor yang kabur ke luar negeri dan menuntut pencabutan hak politik para koruptor.

Sejauh ini, penuntutan KPK terbukti 100% berhasil karena semua pelakunya Menurut saya, ada lima faktor yang bisa mendorong ICAC sukses memberantas korupsi dan untuk penguatan lembaga anti korupsi adalah Pertama, ICAC independen dan langsung bertanggung jawab kepada posisi tertinggi di Hongkong.

Memastikan mereka bebas intervensi saat melakukan investigasi. Dengan demikian, lembaga itu bisa menginvestigasi orang atau lembaga tanpa kecurigaan dan rasa takut. Kedua, ICAC mendapat sokongan finansial yang kuat. Anggaran tahunan bisa mencapai AS$90 miliar, sekitar AS$15 per kapita.

Mungkin hanya ICAC komisi pemberantasan korupsi yang anggarannya paling besar di dunia ini. Ketiga, mereka memiliki kewenangan yang luar biasa luas untuk melakukan investigasi. ICAC tak hanya bisa melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lembaga negara dan swasta. Akan tetapi, juga bisa menyelidiki semua tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi. ICAC berwenang untuk melakukan penyelidikan akun bank, bisa meminta saksi memberi keterangan di bawah sumpah, menyita harta tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi, sampai mencekal tersangka.

Keempat adalah profesionalitas. Ia dengan bangga menyebut lembaganya merupakan yang pertama kali melakukan interview semua tersangka yang terdokumentasi dalam video.

Ia mengatakan, setidaknya ada 120 orang yang bekerja dengan terlebih dulu mengikuti pelatihan khusus. Kelima yang ia sebut “tiga-mata garpu”.

Ketiganya adalah investigasi, pencegahan, dan pendidikan. Ia mengingatkan, pendidikan merupakan kunci penting agar publik bisa ikut berpartisipasi melawan korupsi.

Pelemahan KPK juga tampak pada proses anggaran. Pada tahun 2013, anggaran untuk gedung KPK yang baru dibekukan dan tidak mampu membayar, namun setelah mendapat dukungan publik (dikenal sebagai gerakan Saweran untuk gedung KPK), pendanaan untuk gedung baru tersebut disetujui.

Usulan anggaran KPK untuk mendirikan penjara dan kantor perwakilan di daerah-daerah tersebut juga ditolak DPR. Untuk melemahkan atau menghalangi kerja penyidikan KPK, saat ini permohonan praperadilan sudah lumrah. Melalui putusan praperadilan PN Jakarta Selatan, KPK setidaknya telah kehilangan dua (dua) kasus korupsi yang ditanganinya, yakni kasus yang melibatkan perwira tinggi Polri dan mantan pengawas pajak.

Putusan Hakim Salpin dinilai kontroversial karena memperluas subyek praperadilan, dan selanjutnya menjadi acuan bagi tersangka lain untuk kabur dari UU KPK.

Terakhir, pelemahan KPK yang paling rutin adalah melalui mekanisme yang sah yaitu proses legislasi dengan cara melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Dalam catatan ICW, usaha sejumlah parpol di DPR mengusulkan dan membahas Revisi UU KPK sudah dimulai sejak lima tahun lalu atau tepatnya tahun 2011. Akan tetapi pada kenyataanya pelaku korupsi di Indonesia tetap tidak bisa teratasi sampai sekarang.

Dalam rangka membangun generasi muda yang memiliki kompetensi, cerdas, terampil, tangguh, dan berdaya saing tinggi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan negara yang berdaulat, maka penulis mengusulkan ada beberapa langkah yang harus diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan suatu tindak pidana rule memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara.

Penyebab korupsi adalah kelemahan pengajaran dan etika, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi merupakan musuh kita bersama dan untuk memberantasnya tentunya sangat dibutuhkan kerjasama antara penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang dengan seluruh lapisan masyarakat. G

muda sebagai sumber daya manusia adalah keberhasilan pembangunan bangsa. Generasi muda yang diharapkan dalam pembangunan dewasa ini sangatlah penting sebagai generasi penerus bangsa dalam mengisi pembangunan untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.

Berkat dukungan dan kepercayaan banyak pihak, termasuk media dan masyarakat, KPK terhindar. Oleh karena itu, KPK perlu membalas kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan prestasi dan memperbaiki kekurangan yang ada. Upaya luar biasa harus dilakukan agar KPK dapat memberantas korupsi dalam skala yang lebih besar dan lebih efektif.

Independensi KPK harus dijaga, serta fungsi koordinasi dan pengawasan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian harus diperkuat. Dukungan politik Presiden dan Republik Rakyat Demokratik Korea mutlak diperlukan untuk mendukung dan memperkuat KPK.

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk selalu mendukung KPK perlu dipantau dan diwujudkan, terutama terhadap segala upaya pelemahan KPK.

Di sisi lain, DPR seharusnya menjadikan KPK sebagai mitra pemberantasan korupsi, bukan menjadikannya musuh yang harus diberantas.

Penulis

Raffy Hendrawan

Mahasiswa UMM