KABARWARTA.ID - Pemerintah Filipina telah mengumumkan alokasi dana sebesar 20 miliar peso, setara dengan Rp5,62 triliun, untuk memperkuat ketahanan pasokan bahan bakar di negara tersebut. Langkah ini diambil segera setelah Filipina secara resmi mendeklarasikan status darurat energi nasional.
Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas harga minyak dunia. Dana darurat ini diharapkan dapat memitigasi dampak guncangan eksternal terhadap kebutuhan energi domestik Filipina.
Presiden Ferdinand Marcos Jr sebelumnya telah menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3). Penetapan ini didasarkan pada penilaian bahwa konflik di Timur Tengah menimbulkan "bahaya yang segera terjadi" terhadap keamanan energi Filipina.
Situasi pasar global yang volatil dan potensi lonjakan harga minyak menjadi pertimbangan utama di balik deklarasi darurat energi tersebut. Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat luas.
Sehubungan dengan deklarasi ini, pemerintah telah membentuk sebuah komite khusus untuk mengawasi distribusi dan ketersediaan komoditas vital. Komite ini bertanggung jawab memastikan kelancaran pasokan mulai dari bahan bakar, pangan, obat-obatan, hingga produk pertanian.
Dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, Presiden Marcos menegaskan bahwa deklarasi ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah. Hal ini memungkinkan respons yang terkoordinasi untuk menghadapi risiko gangguan rantai pasok energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik, mengutip CNA.
Status darurat energi nasional ini ditetapkan berlaku selama satu tahun penuh. Masa berlaku tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk melakukan tindakan cepat, termasuk pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi yang dibutuhkan.
Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, menyampaikan bahwa cadangan bahan bakar negara saat ini hanya mencukupi untuk konsumsi sekitar 45 hari. Kondisi ini semakin mendesak perlunya upaya pengamanan pasokan tambahan segera.
"Langkah ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk melindungi rakyat Filipina dari guncangan pasokan eksternal, serta memastikan ketersediaan bahan bakar yang berkelanjutan memadai dan andal di seluruh negeri," tulis pernyataan resmi Kementerian Energi Filipina.
