KABARWARTA.ID - Kegiatan mudik Idulfitri diproyeksikan kembali menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Pergerakan massa ini secara historis mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga mencapai angka 20 persen di atas rata-rata bulanan biasa.
Dampak dari lonjakan aktivitas ini menciptakan efek domino positif yang signifikan bagi berbagai sektor pelaku usaha di daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lokasi tujuan mudik diperkirakan mengalami peningkatan pendapatan substansial, berkisar antara 50 hingga 70 persen.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), fenomena mudik secara agregat menyumbang sekitar 1,5 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia. Kontribusi ini sangat penting dalam memastikan pemerataan distribusi peredaran uang ke seluruh penjuru wilayah.
Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemudik memiliki dampak ganda bagi roda perekonomian. Dampak ini dirasakan oleh pelaku UMKM, pedagang, serta penyedia jasa transportasi.
"Peningkatan aktivitas tersebut juga berkontribusi pada kenaikan pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa. Dengan potensi yang besar tersebut, sinergi kebijakan serta penguatan peran UMKM menjadi kunci untuk mengoptimalkan momentum mudik Lebaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Haryo.
Aktivitas ekonomi pada Idulfitri 2026 diperkirakan melampaui capaian tahun 2025, di mana terjadi pergerakan massa sebanyak 154,62 juta orang. Optimisme ini didukung oleh target pertumbuhan ekonomi tahunan pemerintah yang berada di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen.
Pemerintah telah mengalokasikan berbagai kebijakan pendukung, termasuk stimulus fiskal total lebih dari Rp12,8 triliun. Selain itu, terdapat penyaluran bantuan sosial menjelang hari raya sebesar Rp11,92 triliun untuk 5,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kebijakan lain yang diterapkan adalah pemberian diskon tarif transportasi senilai Rp911,16 miliar, yang diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat selama periode perjalanan. Stimulus ini sangat vital mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53-54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Haryo menjelaskan bahwa langkah pemerintah selalu berfokus pada pemberian insentif fiskal dan subsidi untuk transportasi umum. Contohnya adalah penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat pada Lebaran 2025, yang berhasil menekan harga tiket hingga 14 persen.
