Jakarta – CEO dan co-founder Telegram, Pavel Durov, dilaporkan tengah menjadi subjek penyelidikan oleh pihak berwenang Rusia atas dugaan keterlibatan dalam membantu kegiatan terorisme. Investigasi ini muncul hanya berselang seminggu setelah Rusia memberlakukan pembatasan lalu lintas (traffic) pada aplikasi pesan instan tersebut. Laporan dari Financial Times mengindikasikan bahwa media milik pemerintah Rusia menuduh Durov memfasilitasi serangan terhadap negara itu, sekaligus menyebut Telegram sebagai alat intelijen strategis bagi Ukraina dan negara-negara Barat.
Tuduhan Kriminal dan Ancaman Keamanan
Media pemerintah Rusia, Rossiiskaya Gazeta, mengonfirmasi bahwa penyelidikan ini berawal dari informasi yang diterima dari badan intelijen federal Rusia. Telegram dituding melakukan serangkaian tindakan ilegal, termasuk mencegat data lokasi pengguna, menjual informasi rahasia, serta melakukan intimidasi terhadap tentara Rusia dan keluarga mereka. Tuduhan ini mencerminkan kekhawatiran serius dari pihak berwenang Rusia terkait potensi penyalahgunaan platform Telegram.
Pavel Durov, yang saat ini tidak lagi berdomisili di Rusia, telah memberikan tanggapan kritis terhadap investigasi tersebut. Ia menganggap langkah pemerintah Rusia sebagai upaya untuk menekan hak privasi dan kebebasan berpendapat warganya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Durov menyebut penyelidikan ini sebagai "sebuah tontonan menyedihkan dari negara yang takut pada rakyatnya sendiri," seperti dikutip dari The Guardian pada Rabu, 25 Februari 2026.
Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengonfirmasi adanya materi yang ditemukan di Telegram yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Rusia. "Sejumlah besar pelanggaran dan keengganan administrasi Telegram untuk bekerja sama dengan pihak berwenang telah kami catat. Pihak berwenang sedang mengambil tindakan yang mereka anggap tepat," ujar Peskov.
Rossiiskaya Gazeta, merujuk pada pernyataan petinggi pemerintah Rusia, mengklaim bahwa Telegram telah digunakan dalam 13 dugaan rencana Ukraina yang menargetkan perwira militer senior Rusia. Selain itu, platform ini juga disebut terlibat dalam puluhan ribu kasus pengeboman, serangan pembakaran, dan pembunuhan sejak awal konflik.
Dampak Pembatasan Telegram dan Kontroversi Penggunaannya
Pembatasan traffic Telegram di Rusia telah diberlakukan sejak awal Februari 2026. Langkah ini diduga kuat bertujuan untuk mendorong pengguna beralih ke aplikasi lokal bernama Max. Namun, pembatasan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk kelompok pro-Rusia. Mereka berpendapat bahwa pemblokiran tersebut justru merugikan operasi militer Rusia di Ukraina.
Faktanya, Telegram menjadi platform komunikasi krusial bagi tentara Rusia untuk koordinasi pergerakan dan penyampaian informasi. Pihak berwenang di wilayah dekat perbatasan Ukraina juga menggunakan Telegram untuk memberikan peringatan dini mengenai serangan drone dan rudal. Bahkan, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menggunakan Telegram untuk berkomunikasi dengan media. Situasi ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam penggunaan platform komunikasi digital di tengah konflik geopolitik yang sedang berlangsung.
