KABARWARTA.ID - Pemerintah tengah mengkaji kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam menghadapi tantangan energi nasional saat ini.
Dilansir dari CNN Indonesia, kebijakan ini menargetkan penurunan konsumsi BBM hingga mencapai angka 20 persen. Namun, sejumlah pengamat menekankan pentingnya desain kebijakan yang matang agar tujuan penghematan energi tidak mengorbankan sektor ekonomi lainnya.
"Kebijakan WFH untuk menghemat energi sebenarnya masuk akal secara konsep, namun seringkali gagal dalam pelaksanaannya karena desain yang terlalu birokratis dan bersifat pukul rata," ujar Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution pada Kamis (26/3).
Sebagai solusi praktis, Ronny menyarankan agar penerapan WFH dilakukan berdasarkan pemetaan fungsi kerja. Sektor jasa berbasis administrasi dan ASN dapat menerapkan WFH parsial selama dua hingga tiga hari dalam sepekan agar operasional tetap berjalan optimal.
"Pendekatan yang lebih rasional adalah fokus pada fungsi kerja mana yang bisa didigitalisasi tanpa mengurangi output, bukan sekadar menentukan siapa yang harus bekerja dari rumah," kata Ronny P Sasmita.
Meskipun WFH efektif mengurangi mobilitas kendaraan di kota-kota besar, terdapat tantangan berupa peralihan beban energi. Penghematan BBM di jalan raya seringkali diikuti dengan peningkatan konsumsi listrik di lingkungan rumah tangga.
"Tanpa pengaturan jam kerja yang tepat atau pembatasan mobilitas non-kerja, WFH hanya akan memindahkan konsumsi energi ke rumah tangga tanpa adanya pengurangan secara struktural," terangnya.
Selain aspek energi, pelaku usaha juga menyoroti pentingnya menjaga ritme inovasi dalam jangka panjang. Interaksi langsung antar karyawan tetap diperlukan untuk menjaga daya saing perusahaan di masa depan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, memberikan pandangan mengenai kesiapan sektor swasta. Menurutnya, pemetaan dampak yang mendalam sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dunia usaha.
