AFPDMKP Luruk KPU Tanyakan Transparansi Anggaran Pilkada 2024

AFPDMKP Luruk KPU Tanyakan Transparansi Anggaran Pilkada 2024 Ayi Suhaya (dasi merah) bersama barisan Aliansi Forum Penyelamat Demokrasi Masyarakat Kota Pasuruan meluruk kantor KPU. Foto ist

Pasuruan, kabarwarta.id - AFPDMKP (Aliansi forum penyelamat demokrasi masyarakat kota Pasuruan) meluruq kantor KPU mempertanyakan transparansi anggaran pilkada Kota Paauruan 2024 yang mencapai puluhan miliar rupiah atau sekitar 22,3 Miliar.

"Kami dari aliasi forum penyelamat demokrasi masyarakat kota Pasuruan mempertanyakan anggaran KPU untuk pilkada termasuk sosialisasinya kepada masyarakat yang kurang dan hal ini terbukti masyarakat masih belum mengetahui kapan pilkada digelar dan siapa calonya," Tandas Ayi Suhaya selaku koordinator AFPDMKP, Senin (28/10/24).

Pria yang juga tokoh masyarakat di Paauruan ini menegaskan bahwa seharusnya KPU Kota Pasuruan transparansi dalam membeberkan anggaranya agar masyarakat mengetahui.

"Seharusnya KPU transparan dengan membeberkan anggaranya kepada masyarakat melalui media cetak untuk apa saja," terang Ayi Suhaya.

Menanggapu hal ini, Ketua KPU Kota Pasuruan menjelaskan bahwa pihaknya tidak mungkin melakukan sosialisasi kepada DPT namun pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi hingga tingkat rukun tetangga (RT).

"Tidak mungkin kami mensosialisasikan kepada semua DPT. Namun kami sudah melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan dengan mengundang Rt dan Rw," ujar Ainul Yaqin.

Di lapangan dan berbagai sudut Kota Pasuruan saat ini  terpampang banner KPU terkait pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Dan Ainul memaparkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggandeng LSM dan massa pendukungnya untuk kegiatan sosialisasi pilkada serentak.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan sosialisasi pilkada Kota Pasuruan dengan LSM dan pendukungnya," imbuh Yaqin.

Pasca audensi, Ayi Suhaya membeberkan bahwa pihaknya kurang puas dengan penjelasan KPU Kota Pasuruan terkait anggaran pilkada 2024.

"Kami akan melakukan laporan terkait hal ini kepada yang lebih atas ke Mabes Polri dan Kejagung karena kurang transparan dan jika pwrlu kami akan melakukan aksi demo," Pungkas Ayi Suhaya.(dyt)