KABARWARTA.ID - Wacana mengenai penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) sebagai strategi untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional mulai mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jejak karbon sekaligus menghemat devisa negara dari impor energi.
Namun, pandangan kritis muncul dari kalangan pengamat kebijakan energi mengenai dampak riil dari kebijakan WFH yang diterapkan secara terbatas. Mereka mempertanyakan seberapa besar kontribusi dari kebijakan yang hanya berlaku satu hari dalam sepekan tersebut.
Menurut analisis yang beredar, dampak penghematan BBM yang dihasilkan dari skema WFH harian ini diprediksi tidak akan mencapai target signifikan dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas kebijakan tersebut sebagai instrumen pemangkasan konsumsi energi.
Salah satu pengamat menyatakan bahwa untuk mencapai efisiensi energi yang substansial, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan parsial cenderung memberikan hasil yang minim dalam skala makro.
Pengamat tersebut secara spesifik menyampaikan pandangannya mengenai proyeksi penghematan BBM nasional. "Secara nasional, penghematan BBM diprediksi tidak akan mencapai 10 persen dalam setahun," ujar pengamat tersebut.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada niat baik di balik kebijakan tersebut, implementasi yang dilakukan belum mampu menciptakan perubahan besar pada pola konsumsi energi masyarakat. Dampak positifnya diperkirakan akan sangat kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan BBM nasional.
Para ahli menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan peningkatan durasi atau frekuensi kebijakan pengurangan aktivitas mobilitas. Diperlukan evaluasi mendalam mengenai titik impas (break-even point) dari kebijakan WFH ini.
Jika kebijakan WFH hanya diterapkan satu hari, penghematan yang terjadi mungkin hanya bersifat kosmetik tanpa menyentuh akar permasalahan tingginya ketergantungan pada BBM untuk transportasi. Diskusi mengenai alternatif kebijakan energi perlu terus digalakkan.
