KABARWARTA.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme tinggi terhadap efektivitas penerapan skema kerja dari rumah (WFH) yang dijadwalkan setiap hari Jumat. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menekan laju konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.
Pemerintah saat ini masih berada dalam tahap pembahasan intensif mengenai hari yang paling ideal untuk mengimplementasikan kebijakan WFH ini secara nasional. Penetapan hari tersebut akan mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan kebutuhan sektor.
Menteri Purbaya meyakini bahwa pengurangan aktivitas komuter pada hari Jumat akan menghasilkan penghematan BBM yang terukur, meskipun persentasenya masih fluktuatif. Hal ini turut dipengaruhi oleh dinamika harga minyak mentah yang terjadi di pasar internasional.
"Itu kan harusnya pasti ada penghematan... Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM beberapa persen lah," ungkap Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat, 27 Maret.
Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa tidak semua sektor industri dan layanan dapat sepenuhnya mengadopsi pola kerja jarak jauh ini. Sektor-sektor krusial memerlukan kehadiran fisik untuk menjaga kontinuitas operasional.
Ia secara spesifik mencontohkan sektor bisnis manufaktur yang memerlukan proses kerja yang berkelanjutan dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Selain itu, sektor pelayanan publik juga harus tetap beroperasi normal melayani masyarakat.
"Tapi kalau untuk produktivitas kan kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus, ya enggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan," tegasnya.
Meskipun demikian, Purbaya berkeyakinan bahwa pembatasan WFH hanya satu hari dalam sepekan tidak akan menimbulkan gangguan signifikan terhadap totalitas produktivitas nasional. Kebijakan ini dinilai cukup terukur dampaknya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menginformasikan bahwa penetapan resmi kebijakan WFH ini direncanakan akan jatuh pada Maret 2026. Waktu penetapan ini menjadi penanda kesiapan implementasi.
