KABARWARTA.ID - Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membagikan catatan penting mengenai pengalamannya dalam menangani lonjakan harga minyak mentah dunia. Hal ini berkaitan dengan dinamika pasar energi global yang kembali memanas akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah baru-baru ini.
Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya pada Rabu (25/3), SBY mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi akibat kenaikan harga energi bukanlah hal baru bagi Indonesia. Ia menyebutkan bahwa situasi serupa pernah terjadi beberapa kali selama masa kepemimpinannya dan memberikan tantangan besar bagi stabilitas nasional.
"Waktu memimpin Indonesia dulu saya mengalami krisis yang sama. Meroketnya harga minyak terjadi pada 2004-2005, kemudian 2008 dan yang terakhir 2013. Harga minyak yang meroket sangat memberikan tekanan pada ekonomi kita. Fiskal dan defisit APBN melebar, inflasi atau stabilitas harga terguncang dan dampak terhadap kaum tak mampu sangat terasa," kata SBY dalam pernyataannya.
Kondisi pasar saat ini memang sedang dipengaruhi oleh ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Situasi tersebut memicu kekhawatiran akan gangguan distribusi energi di Selat Hormuz, yang merupakan jalur krusial bagi pasokan minyak global, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.
Berdasarkan data terkini, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) dilaporkan sempat menembus angka di atas US$100 per barel. Sementara itu, minyak jenis Brent berada di kisaran US$113 per barel, melonjak signifikan dari harga normal sebelumnya yang berada di level US$60 hingga US$70 per barel.
Menanggapi fluktuasi tersebut, SBY menceritakan bahwa pemerintahannya dahulu harus mengambil keputusan yang sangat berat demi menjaga ketahanan fiskal negara. Kebijakan yang diambil merupakan perpaduan antara penyesuaian harga di tingkat domestik dan intervensi bantuan sosial.
"Meskipun pahit dan tidak mudah, kita pilih kombinasi kebijakan yaitu penambahan subsidi dan penaikan harga BBM. Pemerintah juga melakukan kampanye penghematan energi besar-besaran," tambah SBY menjelaskan langkah yang diambil kala itu.
Ia tidak memungkiri bahwa kebijakan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai lapisan masyarakat maupun kalangan legislatif. Gejolak politik dan aksi unjuk rasa menjadi konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah saat melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak.
"Ketika saya putuskan dan ambil langkah-langkah seperti itu, gelombang pro dan kontranya tinggi sekali. Parlemen gaduh dan unjuk rasa tak terhindarkan. Tapi, akhirnya, ekonomi kita selamat dan masyarakat tidak mampu dapat kita lindungi melalui program BLT," ujar SBY mengenai dampak dari kebijakan tersebut.
