KABARWARTA.ID - Pemerintah Kabupaten Pangandaran menghadapi tantangan serius terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dapat menimpa ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Isu ini muncul akibat kedekatan porsi belanja pegawai daerah dengan ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, secara aktif menyusun berbagai strategi penanggulangan untuk menghindari pemecatan skala besar di lingkungan pemerintahannya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi penerapan aturan belanja pegawai yang ketat.
Saat ini, alokasi anggaran untuk belanja pegawai di Kabupaten Pangandaran dilaporkan telah mencapai angka yang mendekati batas maksimal 30 persen dari total belanja daerah. Angka ini menjadi perhatian utama dalam perencanaan fiskal ke depan.
"Belum pasti, tapi mudah-mudahan tidak jadi. Dan, itu menjadi beban kami karena belanja pegawai kita hampir 30 persen," ucap Citra kepada wartawan, Senin (30/3/2026). Kutipan ini menegaskan kekhawatiran kepala daerah mengenai beban anggaran yang sudah tinggi.
Kekhawatiran utama Bupati Citra adalah bagaimana aturan ambang batas belanja pegawai sebesar 30 persen tersebut dapat diterapkan secara kaku oleh pemerintah pusat. Penerapan yang tidak fleksibel dapat memaksa pemangkasan tenaga kerja.
Strategi yang sedang dirancang oleh Pemkab Pangandaran berfokus pada penyesuaian alokasi anggaran agar tidak terjadi PHK massal terhadap sekitar 1.000 PPPK paruh waktu yang bekerja di instansi pemerintah daerah.
Penyusunan strategi ini menunjukkan komitmen Pemkab untuk mempertahankan sumber daya manusia yang telah bekerja, meskipun berada di bawah tekanan fiskal yang signifikan. Pemkab berupaya mencari solusi kreatif di luar pemotongan pegawai.
Kepala daerah berharap adanya kelonggaran atau peninjauan ulang terhadap penerapan batas belanja pegawai tersebut agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Pangandaran tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan para PPPK.
