KABARWARTA.ID - Harga minyak mentah global kembali mencatatkan kenaikan signifikan, melampaui ambang batas psikologis US$115 per barel. Peristiwa ini mengirimkan gelombang kejut ke pasar internasional, termasuk Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor energi.
Kenaikan harga yang tajam ini dikaitkan erat dengan eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Gangguan terhadap jalur distribusi energi vital, seperti Selat Hormuz dan Laut Merah, semakin memperparah kekhawatiran akan krisis energi yang berkepanjangan.
Dampak dari kondisi ini mulai terasa di Indonesia melalui dua jalur utama, yakni sisi pasokan dan inflasi harga. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyoroti kerentanan Indonesia sebagai importir bersih minyak bumi.
Fahmy Radhi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan impor harian yang besar, mencapai sekitar 1,2 juta barel per hari. "Nah, dengan kenaikan harga yang mencapai di atas US$100 tadi, maka defisit yang digunakan untuk membayar itu kan semakin besar," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/3).
Tekanan ini juga terefleksi pada nilai tukar mata uang domestik. Pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS turut memperparah total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengamankan pasokan energi impor.
Selain itu, lonjakan harga energi global secara otomatis memicu kenaikan inflasi impor di dalam negeri. Harga energi yang tinggi akan berimplikasi langsung pada kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dalam perekonomian.
Pemerintah kini menghadapi dilema fiskal yang pelik terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fahmy Radhi menggarisbawahi dilema tersebut, menyatakan bahwa "Kalau subsidi dipertahankan, harga BBM subsidi tidak naik, maka beban dari APBN itu akan semakin berat. Tapi kalau dinaikkan, inflasi naik dan daya beli turun," jelasnya.
Jika kebijakan subsidi dipertahankan tanpa penyesuaian, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membengkak drastis. Namun, menaikkan harga BBM akan langsung menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menambahkan bahwa sektor riil, khususnya industri manufaktur, akan merasakan dampak signifikan. Kenaikan biaya energi dan bahan baku akan menggerus margin keuntungan industri padat energi, seperti petrokimia.
